BeritaRakyat.id, Konawe Selatan – Harapan Pemerintah Daerah (Pemda) Konawe Selatan (Konsel) untuk mengantongi peraturan daerah (Perda) tentang revisi rencana tata ruang wilayah (RTRW) belum bisa dipastikan. Pasalnya, pembahasan perda revisi RTRW yang sempat ricuh itu, masih diskorsing pihak Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat hingga batas waktu yang belum ditentukan.
Anggota Badan Pembuat Perda (Bapemperda) DPRD Konsel, Ramlan mengungkapkan, terhambatnya pembahasan revisi RTRW ini dikarenakan belum adanya pembahasan terkait zonasi dan uji publik yang diakhiri pemandangan fraksi.
“Pada dasarnya kami di Bapemperda Konsel akan melanjutkan pembahasan revisi RTRW sesuai mekanisme yang ada. Kami juga berharap agar segera dijadwalkan ulang agar revisi RTRW ini segera menjadi perda di tahun 2020 ini,” kata Ramlan, kepada media ini, Senin (12/10/2020).
Sementara itu, salah satu aktivis di Konsel, Purnomo, menyoroti lambannya kinerja DPRD Konsel dalam menuntaskan tugasnya tersebut. Belum adanya perda RTRW yang ditetapkan melalui sidang paripurna, membuat revisi RTRW di Konsel menggantung dan belum ada kepastian hukumnya.
“Semestinya RTRW ini dituntaskan untuk ditetapkan menjadi perda dengan melalui mekanisme pembahasannya. Hal ini dimaksudkan agar ada kepastian hukum, mengingat RTRW ini sangat penting bagi masyarakat Konsel, termasuk pihak investor yang akan menanamkan sahammnya di Konsel,” katanya kepada media ini di Andoolo.
Menurutnya, lambannya wakil rakyat menyelesaikan tugas-tugas kedewanan belakangan ini dikarenakan kesibukannnya dalam kegiatan politik di masa Pilkada 2020 ini.
“Harusnya wakil rakyat di Parlemen Konsel untuk mengesampingkan dulu urusan politiknya, tetapi memprioritaskan pembahasan raperda yang belum diputuskan. Di antaranya raperda revisi RTRW, raperda APBD Perubahan 2020, raperda APBD 2021 dan masih banyak lagi,” tandasnya.
AKBAR/NURSADAH
