BeritaRakyat.id, Kendari – Pembangunan Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) yang baru dan telah dimulai pengerjaan yang ditandai dengan peletakkan batu pertama oleh Gubernur Sultra H Ali Mazi beberapa waktu lalu menuai banyak sorotan. Salah satunya datang dari Partai Demokrat Sultra melalui ketuanya Muh Endang SA. Menurutnya pembangunan kantor dengan rencana alokasi anggaran yang mencapai Rp 400 Miliar itu belum urgen dan perlu ditinjau kembali.
“Kami Partai Demokrat mendesak penjelasan menyeluruh dari Gubernur maupun Wakil Gubernur terkait urgensi dan alasan serta kajian dan segala hal menyangkut dengan pembagunan Kantor Gubernur,”ujarnya kepada sejumlah awak media saat kami temui di Kantor DPD Demokrat Sultra Jumat malam (09/09/2022).
Menurut mantan Wakil Ketua DPRD Sultra ini, jika pembanguan gedung setinggi 22 lantai tersebut, tidak terlalu penting maka baiknya Gubernur Sultra mengalihkan anggaran tersebut dengan kegitan yang lebih bersentuhan langsung dengan rakyat.
“Menurut hemat kami, kalau memang alasanya tidak mendesak mohon untuk ditinjau ulang untuk kemudian mengedepankan pembangunan yang lebih prioritas,” ungkapnya.
Lebih lanjut mantan Wakil Ketua DPRD Sultra ini menjelaskan, anggaran pembangunan gedung baru tersebut alangkah baiknya di gunakan untuk memperbaiki jalan raya yang masih banyak mengalami kerusakan.
“Misalnya lima ribu lebih kilo meter jalan kita yang masih rusak baik rusak parah maupun rusak sedang karena itu lebih dibutuhkan oleh rakyat kita,” jelasnya.
Sementara itu anggota DPRD Sultra Fraksi Partai Demokrat Abdul Salam Sahadia menjelaskan, proses penganggaran pembangunan Kantor Gubernur tidak pernah dibahas di DPRD.
“Kami juga terkejut dengan adanya pembangunan Kantor Gubernur baru 22 lantai itu, karena dipenjelasan tentang anggaran pembagunan Kantor itu bukan Kantor baru tapi untuk merehab setelah itu tiba-tiba ada pemancangan,” jelasnya.
DPRD lanjut dia, akan segera meminta penjelasan secara menyeluruh terkait urgensi pembangunan gedung baru tersebut kepada Gubernur Sultra.
“Kita akan meminta penjelasan kepada Gubernur terkait pembagunan Kantor Gubernur baru itu, esensinya seperti apa,” tegasnya.
Anggota Komisi III DPRD Sultra ini menegaskan sejumlah Fraksi di DPRD Sultra merasa kaget dengan pembagunan Gedung tersebut, sebab kata dia, proses pembahasan angaran pembagunan Kantor baru setinggi 22 tersebut tidak pernah di bahas.
“Sejauh ini kawan-kawan di DPRD yang saya dengar mereka sangat keberatan, yang pasti belum ada pembahasan soal itu, yang ada pembahasan rehab Kantor dengan anggaranya kurang lebih Rp 22 miliar,” tutupnya.
ODEK
