Dinilai Amburadul, Pengelolaan Syahbandar Raha Diadukan di DPRD Muna

Sejumlah perwakilan PT Global Putra Maju Indonesia saat ditemui oleh Wakil Ketua DPRD Muna M. Natsir Ido dan salah satu Anggota Komisi II La Ode Dirun (FOTO:ODEK)

BeritaRakyat.id, Muna – Manajemen PT Putramaju Global Indonesia mendatangi Gedung DPRD Kabuputan Muna guna menyampaikan keluhan terikat pengelolaan Pelabuhan penyebrangan Nusantara Kota Raha Senin (15/11/2021)

Juru bicara PT Putramaju Global Indonesia Muhammad Rayu Welendo mengatakan, pengelolaan Pelabuhan Nusantara Raha terkesan sangat amburadul. Pasalnya banyak persoalan yang dibiarkan begitu saja oleh pihak Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) kelas II Raha.

Salah satunya kata dia, persoalan penjualan tiket di luar tarif normal, hingga tempat penjualan tiket di luar loket yang di lakukan oleh pihak manajemen PT Pelayaran Dharma Indah yang terkesan dibiarkan oleh pihak UUP kelas II Raha.

“Kedatangan kami untuk menyampaikan beberapa hal mulai dari amburadulnya manajemen yang ada di Syahbandar, kemudian masalah penjulan tiket kapal di luar loket, kemudian masalah harga tiket, terus tempat-penjualan tiket dijual ada dimana-mana,” ucapnya saat ditemui di Gedung DPRD Senin (15/11/2021).

Harga penjualan tiket yang dilakukan oleh pihak manejemen kapal PT Pelayaran Dharma Indah lanjut dia, rute Raha- Kendari, sangat tidak masuk akal dan bertentangan dengan peraturan Gubernur Sultra Nomor 38 tahun 2016 tentang tarif penjualan tiket.

“Kondisi hari ini di Pelabuhan, harga tiket itu, sudah sampe 70 ribu, ini yang kita lihat, ini kenyataan, nah kalau seperti itu kita bisa berasumsi kemungkinan tiket yang dijual ini tiket bodong, karena harga pemerintah yang ditetapkan sesuai peraturan Gubernur Nomor 38 tahun 2016 itu harga tiketnya Kendari-Raha 130 ribu,”jelasnya.

Sehingga dengan demikian kata dia, jika ada oknum ataupun pengusaha yang melakukan penjualan tiket kapal Cepat Rute,Raha-Kendari di bawah tarif yang ditentukan oleh pemerintah maka hal itu patut diduga ilegal.

“Jadi kalau misalnya ada kelompok atau pengusaha yang menurunkan harga itu jauh sekali, kita bisa berasumsi kemungkinan penumpang itu tidak punya manifes, sehingga kalo terjadi kecelakaan maka mereka tidak ada pertanggungjawaban,”ungkapnya.

Kemudian selain itu juga penjualan tiket yang dilakukan oleh Menejemen PT Pelayaran Dharma Indah jelas dia bukan hanya di kantor resmi, namun sudah berada dimana-mana.

“Terus penjualan tiketnya itu sudah dilakukan dimana-mana, ada di Warangga, ada di tuga, ada di Byy Pas, sehingga ini dapat membahayakan,”urainya.

Hal inipun menurut dia, terjadi sejak beberapa saat lalu, saat munculnya kapal Cepat MV Anggraini di Bumi Sowite dan pergantian kepala Kantor UUP kelas II Raha.

“Kalau dulu normal semua, tapi setelah munculnya kapal Anggraini tambah amburadul, setelah digantinya kepala Syahbandar yang lama Pa Rahman, dengan Syahbandar yang baru ini tambah amburadul lagi, kalo dulu misalnya penjulan tiket hanya di Pelabuhan sekarang sudah sampai dimana-mana,”bebernya.

Pihak Kantor UPP kelas II Raha tambah dia, terkesan membiarkan hal tersebut terjadi, sehingga ia menduga ada permainan yang dilakukan oleh pihak Syahbandar dan oknum tertentu.

“Banyak hal yang membuat ketidak nyamanan, makanya inilah yang kami laporkan hari ini, ini terjadi didepan matanya Syahbandar tapi tidak ada teguran, sehingga kita berindikasi ada kongkalikong yang terjadi antara kedua belah pihak,”tutupnya.

Sementara Anggota Anggota Komisi II DPRD Kabuputan Muna La Ode Dirun menanggapi hal tersebut mengaku akan segera memanggil pihak pihak terkait untuk membicarakan hal tersebut.

“Dalam waktu dekat ini kita akan panggil semua pihak terkait, untuk membicarakan hal ini,”singkatnya.

ODEK

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *