Walhi Tegaskan, Aktivitas Pertambangan PT WIN di Area Pemukiman Warga Torobulu Melanggar

Salah satu aktifitas pertambangan di Sultra. (FOTO : IST)

BeritaRakyat.id,. Kendari – Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) ikut menyoroti aktivitas penambangan nikel PT Wijaya Inti Nusantara (WIN) di area pemukiman warga Desa Torobulu, Kecamatan Laeya, Konawe Selatan (Konsel).

Direktur Eksekutif Walhi Sultra, Andi Rahman mengatakan, aktivitas penambangan di area pemukiman warga, sangat bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penambangan Mineral dan Batu Bara.

“Normatifnya sudah diatur, lantas kemudian dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan aturan yang ada. Aktivitas penambangan di area pemukiman minimal jaraknya 500 meter,” katanya, Minggu (01/10/2023).

Rahman menjelaskan, aturan penambangan mineral dan batu bara dibuat dengan sedemikian rupa, agar tidak ada yang dirugikan, khusus masyarakat. Karena.

“Apabila jarak aktivitas penambangan tidak diatur, maka ada banyak dampak yang diterima oleh masyarakat yang di wilayah konsesi,” jelasnya.

Dia menyebutkan, dampak negatif yang nantinya ditimbulkan misal debu akibat pengerukkan tanah. Lalu ancaman banjir dan longsor ketika memasuki musim hujan.

Dampak itu tentu menurut dia dapat membahayakan nyawa masyarakat yang berada di daerah-daerah penambangan tersebut, termasuk masyarakat Desa Torobulu.

“Penambangan ini kan kalau di musim panas itu sudah pasti debu bertebaran kemana-mana, masyarakat yang akan menjadi korban karena harus menghirup debu itu. Belum lagi kalau musim hujan, ancaman banjir dan longsor, rumahnya bisa rusak dan nyawa mereka akan ikut terancam. Sehingga dasar itulah UU dibuat,” ungkapnya.

Lebih lanjut ia menerangkan, salah satu syarat terbitnya izin usaha pertambangan produksi hingga dilaksanakannya aktivitas pengerukkan ore nikel itu dasarnya harus ada analisis dampak lingkungan (Amdal).

Amdal tersebut kata dia, telah mengatur mengenai penambangan yang tidak dibolehkan menambang dekat dengan pemukiman warga. b Berdasarkan regulasi UU Nomor 4 Tahun 2009, sekalipun lahan warga telah dibebaskan perusahaan, tetapi tidak dibolehkan sama sekali menambang di area pemukiman.

Untuk itu, ia menyarankan perlunya dilakukan pengecekan terlebih dahulu guna memastikan Amdal PT WIN atau sebaliknya. Apabila perusahaan tersebut mempunyai Amdal, ini yang perlu dipertanyakan soal alasan PT WIN menggarap di area pemukiman.

“Amdal itu kan semua sudah diatur, itu saya belum tahu apakah perusahaan ini punya Amdal atau tidak, kalau punya Amdal seharusnya tidak menambang di area pemukiman jangan sampai dia melakukan aktivitas ilegal tanpa Amdal,” tuturnya.

“Kalau dia punya Amdal, tinggal kita cek apakah Amdalnya itu memperbolehkan menambang dekat pemukiman atau seperti apa. Tapi setahu sepengetahuan saya di Amdal itu sudah diatur jarak sebagaimana diatur di dalam UU,” sambung dia.

Untuk itu tambahn dia, dirinya meminta pemerintah maupun aparat penegak hukum (APH) yang mempunyai kapasitas serta wewenang penuh untuk menindak PT WIN.

“Amdalnya (PT WIN) harus ditinjau ulang kalau itu ada, kalau tidak selesaikan secara hukum, karena aktivitas mereka dapat membahayakan kesehatan dan nyawa masyarakat,” jelasnya.

Sementara itu, pihak PT WIN melalui Kepala Teknik Tambang (KTT) perusahaan, Iman hingga sampai saat ini yang bersangkutan belum memberikan keterangan mengenai ada tidaknya Amdal PT WIN.

ODEK

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *