Vonis Bebas Direktur dan Kepala Kantor PT PLM Dalam Kasus BBM Subsidi Dianggap Tidak Masuk Akal, PN Pasarwajo Disoroti

Koordinator FMPB Haslin Hatta Yahya (FOTO : IST)

BeritaRakyat.id,. Bombana – Kinerja Pengadilan Negeri (PN) Pasarwajo, Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) kembali disoroti, oleh Forum Masyarakat Peduli Bombana (FMPB), Rabu (31/01/2024).

Hal tersebut, akibat putusan kasus BBM subsidi yang melibatkan nama Direktur dan juga kepala kantor PT Panca Logam Makmur (PLM).

Koordinator FMPB Haslin Hatta Yahya mengatakan, PN Pasarwajo lagi-lagi memperlihatkan tumpulnya penekanan hukum terhadap oknum yang memiliki kekuatan.

Sebab kata dia, dalam perkara tersebut hakim PN Pasarwajo memvonis bebas Direktur PT PLM. Sedangkan kepala kantor PT PLM hanya di vonis enam bulan penjara.

“Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo membebaskan Direktur PT PLM dari perkara penggunaan BBM subsidi, dan lebih parahnya lagi Kepala Kantornya hanya di vonis enam bulan penjara. Yang selama ini memerintahkan pengunaan BBM subsidi sampai dengan ribuan liter,” ungkap Haslin kepada media ini.

Keputusan Hakim PN Pasarwajo ini lanjut dia, sangat mengatakan dirinya selaku pihak yang selama ini mengawal kasus tersebut.

“Tentu putusan hakim PN Pasarwajo ini diluar dugaan kita, kami sangat kaget,” herannya.

Bahkan kata dia, Hakim PN Pasarwajo yang memutuskan perkara BBM subsidi ini sebelumnya juga, melakukan vonis bebas kepada Direktur PT PLM dalam kasus dugaan penipuan yang dilakukan kepada investor kepada investor sebanyak Rp1 miliar.

“Hakim yang memutuskan perkara Direktur PT PLM dan kepala kantornya di kasus BBM ini, sebelumnya juga menvonis bebas Direktur PT PLM dalam kasus dugaan penipuan yang dilakukan terhadap investor,” bebernya.

Keputusan hakim dalam memutuskan perkara para petinggi PT PLM ini menurut dia, tentu semakin menambah citra buruk penegakan hukum di lingkup PN Pasarwajo.

“Sayapun heran, kaget mendengar keputusan para hakim yang mulia di Pengadilan Pasarwajo. Kami beranggapan begitu rusaknya penegakan hukum di negri kita. Atau betul kah kata-kata yang mengatakan hukum itu tumpul hanya tajam dibawah tapi tumpul ke atas,” tegasnya.

Untuk itu dirinya mengaku, telah melayangkan surat ke PN Pasarwajo sebagai bentuk ketidak terimaan terhadap keputusan hakim.

Sebab tambah dia, keputusan hakim ini seolah tidak adil dan menimbulkan tanda tanya besar ada dengan kinerja hakim PN Pasarwajo.

“Surat tersebut saya layangan sebagai bentuk kekecewaan kepada hakim PN Pasarwajo dan juga sebagai aduan kami ke dewan pengawas Mahkamah Agung RI. Agar hakim-hakim yang menjadikan hukum sebagai alat transaksi kepengurusan pribadi diproses sesuai aturan yang berlaku dan tidak ada lagi hakim yah berani main mata,” tutupnya.

ODEK

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *