Tak Miliki IPPKH dan IUP Berakhir, Aktivitas PT Selebes Pasific Mineral Diduga Ilegal

Salah satu lokasi pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara. (FOTO : INT)

BeritaRakyat.id,. Kendari – PT Selebes Pasific Mineral (SPM) yang beroperasi di Desa Boenaga Kecamatan Lasolo Kepulauan Kabupaten Konawe Utara (Konut) Sulawesi Tenggara (Sultra) diduga tak memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) dan melakukan penambangan di dalam kawasan hutan lindung.

Selain itu, izin usaha pertambangan (IUP) yang digunakan PT SPM telah berakhir 2015 lalu dan tidak pernah diperpanjang. Olehnya, aktivitas perusahaan ini dianggap ilegal.

Hal ini dibenarkan Kepala Dinas Kehutanan Sultra Sahib. Ia mengakui, pihaknya tidak pernah mengeluarkan IPPKH untuk perusahaan pertambangan itu.

“Kalau memang ada kegiatan saat ini kita akan cek di lapangan bersama teman-teman, yang jelas saya lihat di daftar belum ada IPPKH-nya,” kata Sahib saat ditemui di Kantornya baru-baru ini.

Terkait dugaan menambang di dalam kawasan hutan lindung, kata Sahib, pihaknya juga akan melakukan pengecekan lokasi dalam rangka memastikan kebenarannya.

“Jika terbukti menambang di dalam kawasan hutan lindung bisa saja dipidanakan. Tapi itu teman-teman kepolisian yang menindaklanjuti pelanggaran perusahaan tambang tersebut dalam hal menambang di dalam kawasan hutan, karena jelas jika terbukti perusahaan ini melanggar aturan yang ada,” jelasnya.

Sementara itu, Kabid Minerba Dinas
Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sultra Yusmin melalui
Kepala Seksi Pemetaan Wilayah dan Penerbitan Izin, Nining, membenarkan IUP PT SPM sudah mati atau berakhir sejak 2015.

“Untuk apa kami turun cek IUP yang sudah mati, kami hanya melakukan pengawasan yang legal. Kalau ada aktivitas tambang yang sudah mati IUP-nya berarti itu sudah masuk ranah penegak hukum,” jelasnya.

Ia menjelaskan, sejak pelimpahan kewenangan persoalan pertambangan di 2014 dari kabupaten ke provinsi dan masa transisi selama dua tahun mulai 2015 sampai 2016 penyerahan IUP yang legal.

“Pada saat IUP yang diserakan dari kabupaten ke provinsi tidak ada perusahaan tambang PT Selebes Pasific Mineral. Secara database dari kami sejak pengalihan kewenangan tidak ada yang namanya perusahaan tambang PT Selebes Pasific Mineral di Dinas ESDM Sultra,” terangnya.

Ia menambahkan, Dinas ESDM Sultra saat ini telah melakukan masa transisi pelimpahan kewenangan persoalan tambang dari provinsi ke pemerintah pusat.

“Kita lagi kumpulkan berkas semua tambang, baik yang legal maupun yang tengah melakukan perpanjangan IUP . Sementara untuk PT Selebes Pasific Mineral tidak ada berkasnya. Bagaimana kita bawa ke pemerintahan pusat, datanya tidak ada,” tutupnya.

ODEK/NURSADAH

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *