BeritaRakyat.id,.Kendari – Anggota Komisi II DPRD Sultra, Aksan Jaya Putra (AJP) kembali melanjutkan reses masa sidang tiga tahun anggaran 2022-2023 di Keluarkan Mangga dua dan Kelurahan Kasilampe pada, Sabtu (30/09/2023).
Reses ke tiga tahun 2023 ini, AJP di sambut antusias oleh warga. Dengan menyampaikan sejumlah keluhan yang ada di wilayah mereka termasuk warga Kelurahan Mangga dua.
Diantaranya, Bronjong dan talud yang telah di usulkan dalam Musrenbang sejak puluhan tahun, namun hingga kini belum ada realisasi.
Lalu, soal infrastruktur jalan, lampu penerangan jalan, sarana air bersih, kesejahteraan para guru-guru ngaji anak dan juga permintaan bantuan sarana perlengkapan olahraga.
Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRD Sultra Fraksi partai Golkar ini mengaku, nantinya aspirasi masyarakat ini, akan berupaya di merealisasikan pada tahun anggaran 2024 mendatang.
Hanya saja kata dia, ia akan melihat mana yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota dan kewenangan Pemerintah Provinsi, sebab banyak keluhan masyarakat, harusnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota.
“Memang reses disini banyak permintaan, ada beberapa permintaan itu kewenangan Kota, seperti pengaspalan jalan, bahu jalan. Terus ada juga yang di usulkan di Musrenbang ada bronjong, talud, kemudian terkait dengan lampu jalan ini insya Allah tahun 2024 tingal kita liat proposal dimana-mana titiknya,” katanya kepada media ini.
Sedangkan untuk permintaan sarana perlengkapan olahraga ia mengaku akan segera merealisasikan dengan menggunakan dana pribadi.
“Kalo untuk sarana perlengkapan olahraga juga ini, insya Allah kita akan bantuan pribadi,” jelasnya.
Aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada dirinya ini kata dia, semua akan ia ditindak lanjuti, tingal melihat mana yang menjadi kewenangan masing-masing.
“Insha Allah semua kita tindak lanjuti kalo kaya aspal tadi. Ini nanti saya akan coba sampaikan ke Pj Walikota, termasuk bronjong juga, tinggal kita liat mana yang jadi kewenangan kita,” ungkapnya.
Begitu juga saat mengelar reses di kelurahan Kasilampe, Ketua Fraksi partai Golkar DPRD Sultra ini. Juga menerima berbagai aspirasi dari puluhan warga.
Mulai dari, pembetukan akses jalan usaha tani, kesejahteraan masyarakat nelayan Butung-butung, bantuan rehabilitasi mesjid, bantuan modal usaha bagi pelaku UMKM, tanggul, grobak jualan, permintaan agar pantai mayari kembali dihidupkan kembali dan sarana air bersih berupa sumur bor.
Menyikapi keluhan masyarakat Kasilampe tersebut, ketua MKGR Sultra ini juga mengaku, usulan masyarakat ini nantinya menjadi fokus perjuangan dirinya di pembahasan APBD induk tahun 2024.
“Tingal kita liat mana kewenangan kita, inikan sebentar lagi kita pembahasan APBD tahun 2024, nanti itu kita input semua didalam SIPD. Nanti juga ada beberapa hal yang kita akan diskusikan dengan Dinas terkait. Kaya tadi pengembangan pantai mayaria, kuliner, pembuatan jalan usaha tani, kita tinggal singcrongkan dengan Dinas terkait, termasuk kita juga akan diskusikan usulan masyarakat yang masuk dalam kewenangan Pemerintah Kota,” tutupnya.
ODEK
