PT Mandala Jayakarta Disebut Menggarap di Atas IUP CV Yulan Pratama

Kuasa Hukum CV Yulan Pratama Abdul Razak Naba (Kanan kaos hitam) di damping kuasa direktur CV Yulan Pratama (FOTO : ODEK)

BeritaRakyat.id,. Kendari- Manajemen CV Yulan Pratama angkat bicacara soal polemik aktivitas pertambangan, PT Mandala Jayakarta di Kabupaten Konawe Utara (Konut) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

Kuasa Hukum CV Yulan Pratama Abdul Razak Naba mengatakan, pernyataan pihak PT Mandala Jayakarta di salah satu media, yang menyebut bahwa CV Yulan Pratama tidak berhak menghalang-halangi atau menghentikan segala bentuk aktivitas di atas lahan PT MJ sangatlah keliru dan tidak sesuai fakta sesungguhnya.

“Pernyataan kusasa hukum PT Mandala Jayakarta di salah satu media, dengan judul kuasa hukum PT Mandala Jayakarta angkat bicara terkait gugatan CV Yulan Pratama. Pernyataan ini, kami sangat tergangu sekali apa lagi disitu menyebut atas gugatan CV Yulan. Artinya kalo kami memaknai ini, seolah olah mereka yang menang atas gugatan itu, sementara fakta yang sesungguhnya terbalik,” katanya kepada media ini, Selasa (05/11/2023).

Sementara berdasarkan amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kendari, Nomor 22/G/2022 tangal 28 Oktober tahun 2022 lanjut dia, jelas bahwa seluruh gugatan CV Yulan Pratama dikabulkan oleh majelis hakim termasuk putusan penundaan.

“Amar putusnya, mengabulkan gugatan seluruhnya termasuk penundaan, amar putusan penundaan itu pengadilan mengatakan, menguatkan penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara tentang penundaan pemberlakuan objek sengketa yang diterbitkan oleh PTSP Sulawesi Tenggara,” ungkapnya.

Untuk itu kata dia, dengan terbitnya putusan penetapan dari Pengadilan Tata Usaha Negara ini, maka harusnya dengan sendirinya PT Mandala Jayakarta tidak berhak lagi untuk melakukan aktivitas apapun. Termasuk melalukan aktivitas pertambangan di wilayah objek yang di sengketakan antara CV Yulan Pratama dan PT Mandala Jayakarta.

“Putusan PTUN ini sangat jelas memberikan penetapan. Nah dengan terbitnya penetapan dari Pengadilan Tata Usaha Negara itu, di tunda pemberlakuan IUP PT Mandala, maka sejak saat itu PT Mandala Jayakarta tidak punya hak lagi melakukan penambangan di wilayah objek sengketa, objek sengketa ini adalah wilayah yang di sengketakan antara CV Yulan Pratama dan PT Mandala Jayakarta,” bebernya.

Sehingga kata dia, pernyataan pihak PT Mandala Jayakarta ini sangat keliru dan tidak memahami putusan yang tetapkan oleh pengadilan.

“Jadi pernyataan PT Mandala ini terbalik, secara logika hukum, kamu yang kalah justru mereka mengatakan diganggu melalukan penambangan, kami larang malah kamu tuduhan pemiliknya yang mengagu dimana logikanya kan tidak nyambung,” heranya.

Lalu kemudian dengan terbitnya putusan PTUN Kendari Nomor 22/G/2022 tangal 28 Oktober tahun 2022 ini menurut dia, PT Mandala Jayakarta mengajukan banding ke PTUN Makasar dengan Nomor perkara 21/B/2022/PT.TUN MKS.

Putusan banding dengan nomor perkara 21/B/2022/PT.TUN MKS ini kata dia, PTUN Makasar mengabulkan permohonan PT Mandala Jayakarta.

Hanya saja kata Naba, CV Yulan Pratama kembali menang di tingkat kasasi, saat mengajukan permohonan kasisi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.

“Kemudian selanjutnya CV Yulan Pratama kembali mengajukan kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia, dengan nomor perkara 501.K/TUN/2022. Permohonan kasasi CV Yulan ini kembali dikabulkan oleh Mahkamah Agung, artinya kami kembali menang,” urainya.

Begitu juga kata dia, ditingkatkan Peninjuan Kembali (PK) yang diajukan oleh PT Mandala Jayakarta. CV Yulan Pratama juga menang atas permohonan PK PT Mandala Jayakarta.

Dalam PK itu, terbit putusan PK nomor 117.PK/2023 yang menyatakan menolak seluruh permohonan PT Mandala Jayakarta.

“Putusan PKnya, menyatakan menolak PK dari PT Mandala Jayakarta. Nah PK ini adalah upaya hukum terakhir, tidak ada lagi upaya hukum setelah itu,” tegasnya.

Dengan terbitnya putusan PK ini tambah dia, maka PT Manda Jayakarta harusnya menaati putusan hukum yang telah di lalui. Bukan malah membuat pernyataan seolah olah merasa dirugikan.

“Kami sudah membawa putusan pengadilan, putusan PK, putusan eksekusi, tapi tidak ada tindak lanjut dari PT Mandala Jayakarta,” tutupnya.

ODEK

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *