PT Baula Tak Banding, Pemenang Gugatan di PN Andoolo Tunggu Inkrah

Dr Kurniawan Ilyas SH MH

BeritaRakyat.id, Konawe Selatan – Penyerobotan lahan seluas 45 hektar yang dilakukan  pihak perusahaan  PT Baula Petra Buana di Kabupaten Konawe Selatan, telah membuahkan putusan sidang  Pengadilan Negeri (PN) Andoolo sejak 15 September lalu. Hasilnya, pemilik lahan, Hardin Silondae, selaku pihak penggugat memenangkan sengketa lahan tersebut.

Namun, sejak ditetapkannya putusan itu, PT Baula  selaku pihak tergugat belum melakukan upaya banding. Padahal, perusahaan tambang nikel ini telah diberi kesempatan selama 14 hari untuk melakukan upaya hukum bila tidak menerima putusan pengadilan tersebut.

Belum adanya upaya banding setelah 14 hari putusan itu, maka dapat disimpulkan bahwa sudah Inkrah atau berkekuatan hukum tetap. Namun demikian pihak pemenang dalam hal ini penggunggat melalui ahli waris Muhammad Juhir Silondae, masih menunggu relaks atau penyampaian resmi dari PN Andoolo.

“Kami pada dasarnya menunggu dari pihak tergugat. Apakah mereka akan melakukan banding atau atau tidak. Jika tidak, berarti putusan tersebut sudah Inkrah. Tetapi ini semua masih menunggu relaks dari Pengadilan Negeri Andoolo,”ujar Juhir  kepada media ini, Kamis (01/10/2020).

Sementara itu, DR Kurniawan Ilyas SH MH selaku praktisi hukum mengatakan, upaya hukum oleh penggugat atau tergugat pasca putusan pengadilan di tingkat negeri itu batas waktunya 14 hari, setelah putusan tersebut disampaikan kepada masing-masing pihak. Jika relaks dari PN tersebut sudah sampai kepada masing-masing maka harus ada tanggapan, apakah akan ada upaya banding atau tidak.

“Terkait sengketa lahan yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Andoolo antara warga pemilik lahan dengan perusahaan tambang PT Baula Petra Buana ini memang harus dari kuasa hukum tergugat untuk segera merespon putusan. Apakah itu upaya banding atau bermusyawarah dengan pihak penggugat. Jika ini tidak dilakukan, berarti putusan PN Andoolo dinyatakan inkrah,” ungkapnya saat ditemui terpisah.

Kuniawan Ilyas yang juga Dewan Pengawas Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Ana Wonua Keadilan ini menjelaskan, sesuai dengan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 dan perubahan di Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batu Bara di pasal 135 bahwa pemegang IUP Eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan pemilik lahan. Pemilik IUP wajib menunaikan menyelesaikan hak atas pemilik tanah.

“Kaitanya dengan adanya putusan pengadilan ini menyebutkan bahwa pemilik IUP dalam hal ini PT Baula belum menyelesaikan kewajibannya kepada pemilik lahan. Sehingga pengadilan memutuskan seperti itu, karena itu pemilik IUP untuk segera berkoordinasi dan berdamai dengan pemilik hak atas tanah,” jelasnya.

Dewan Pakar Bidang Hukum DPP LAT Sultra ini juga mengaku, dari hasil putusan PN Andoolo ini, pihak tergugat dalam hal ini PT Baula untuk tidak melakukan aktifitas pertambangan di lahan yang disengketakan. Jika masih ada aktifitas maka itu masuk dalam kategori pencurian dan masuk tindak pidana.

“Selama di lahan itu belum inkrah maka lahan itu masih dalam status quo, jadi sebaiknya PT Baula untuk tidak melakukan aktifitas pertambangan,” tandasnya.

AKBAR/NURSADAH

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *