BeritaRakyat.id, Konawe Selatan – Aktivitas perusahaan PT Baula Petra Buana yang menggunakan jalan umum di Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan, kian meresahkan warga setempat. Sayangnya, baik pihak pemerintah maupun DPRD Konsel belum bersikap atas persoalan tersebut.
Belum adanya sikap pemerintah dan DPRD itu, membuat warga berencana akan melakukan aksi unjuk rasa dan memblokade jalan umum yang dilalui perusahaan tambang nikel itu.
“Masyarakat Wundumbolo Kecamatan Tinanggea sudah cukup bersabar atas sikap pemerintah dan DPRD Konsel yang tidak peduli dengan penderitaan rakyat. Di mana, jalan pemerintah di desa itu digunakan oleh PT Baula Petra Buana sebagai akses mengangkut hasil nikel menuju pelabuhan,” ujar salah satu warga, Purnomo SP, kepada media ini, Jumat (30/10/2020).
Menurut Purnomo, aktivitas PT Baula untuk mengangkut hasil tambang nikelnya dengan menggunakan jalan yang dibangun pemerintah itu, tentu membuat warga setempat merasa terganggu. Pasalnya, selain jalan sulit diakses, rumah-rumah warga juga dipenuhi debu akibat puluhan truk lalu lalang mengangkut ore.
“Kami berharap, pemerintah untuk menseriusi karena jalan yang digunakan PT Baula merupakan uang rakyat. Begitu juga dengan di DPRD, jangan hanya terkonsentrasi memenangkan pasangan calon di Pilkada Konsel dan melupakan aspirasi masyarakat,” tandasnya.
Hal senada dikatakan Hasyim. Mantan Kepala Desa Wundumbolo ini mengaku menyayangkan sikap pemerintah daerah dan DPRD Konsel yang tidak peduli akan aspirasi masyarakat Wundumbolo yang setiap harinya memakan debu akibat dari aktivitas PT Baula.
“Selain terbangan debu, juga rawan lakalantas jika harus memaksakan melewati jalur yang menghubungkan beberapa desa di Tinanggea dan Kecamatan Andoolo ini. Untuk itu, kami berharap pemerintah untuk melarang aktivitas perusahaan tambang PT Baula tidak menggunakan jalanan umum,” ujarnya.
Sementara itu, salah satu anggota DPRD Konsel Isran Jaya Ramli mengaku bahwa terkait persoalan tersebut, pihaknya akan mengagendakan rapat dengar pendapat (RDP). Namun, agenda tersebut belum dapat dilaksanakan dalam waktu dekat ini karena masih banyaknya agenda lain.
“Paling lambat setelah agenda Pilkada Konsel baru dapat dilaksanakan RDP bersama pemerintah dan PT Baula terkait penggunaan jalan pemerintah untuk kepentingan bisnis PT Baula,” ungkapnya melalui sambungan telepon.
AKBAR/NURSADAH
