Perpanjangan Izin PT SRNA di Moramo Bakal Dilaporkan ke Gubernur dan Polda Sultra

Koordinator JAI Sultra Firman Jevin (tengah baju kaos merah) saat melaporkan dugaan tindak pidana perpanjangan izin SRNA kepada Kepala Kejari Konsel. (FOTO: AKBAR)

BeritaRakyat.id, Konawe Selatan – Jaringan Advokasi Independen Sultra bersama Poros Muda Sultra dan Law Study Center (LAC) baru-baru ini melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Kejaksaan Negeri Konawe Selatan (Konsel) Sulawesi Tenggara. Aksi tiga elemen ini adalah terkait dugaan tindak pidana penyalahgunaan wewenang Bupati Konsel H Surunuddin Dangga yang telah memperpanjang Izin Prinsip dan izin lokasi PT Sungai Raya Nikel Aloy (SRNA) di Kecamatan Moramo.

Sesuai hasil perpanjangan yang ditandatangani Surunuddin, izin prinsip perusahaan tambang itu tertanggal 9 September 2020, sedangkan untuk izin lokasi tertanggal14 September 2020.

Elemen mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam tiga organisasi kemasyarakatan itu pun menduga, Surunuddin bersama ketua DPRD Konsel Irham Kalenggo dan Wakil Ketua DPRD Armal telah berkolaborasi dengan memberikan persetujuan Raperda RTRW Konsel 2020-2040 untuk meloloskan perpanjangan izin proyek pembangunan smelter PT SRNA.

“Dugaan kami di situ, mengingat Izin Prinsip dan Izin Lokasi PT SRNA akan berakhir tanggal 14 September 2020. Untuk dapat diperpanjang maka harus ada Raperda RTRW, karena itu ketiganya menandatangani persetujuan Raperda RTRW meski belum dilakukan revisi terkait zonasi, uji publik dan belum ada rapat paripurna tentang pemandangan fraksi di DPRD Konsel,”ujar Koordinator JAI Sultra Firman Aljevin kepada media ini, Senin (19/10/2020).

Menurut Jevin (sapaan akran Firman), setelah melaporkan dugaan tindak pidana penyalagunaan wewenang di Kejari Konsel, dirinya bersama-sama dengan organisasi kemahasiswaan dan pemuda lainnya akan menggeruduk Kantor Gubernur dan Polda Sultra untuk melaporkan tindak pidana yang dilakukan bupati bersama pimpinan DPRD Konsel itu.

“Di kantor gubernur kami ingin mendesak pihak gubernur untuk tidak memberikan hasil evaluasi atas raperda RTRW yang diajukan oleh Pemda Konsel. Raperda tersebut belum dilakukan pembahasan zonasi, uji publik dan pemandangan fraksi di DPRD. Sementara di Polda akan kami laporkan terkait tindak pidana pelanggaran Undang-Undang (UU) Nomor 26 Tahun 2007 tentang tata ruang dan pelanggaran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” paparnya.

Ditambahkan, terkait izin SRNA yang dikeluarkan Bupati Konsel di 2016 lalu juga telah dilaporkan di Polda Sultra pada 2018 lalu. Laporan tersebut berasal dari pengaduan masyarakat atas dugaan pelanggaran tindak pidana penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran UU tentang tata ruang dan UU tentang lingkungan hidup.

“Ini juga akan kami pertanyakan, kenapa mandeg hingga saat ini. Saya kira persoalam penyalahgunaan wewenang apa bedanya dengan yang menimpa mantan Gubernur Sultra Nur Alam. Untuk itu kasus ini akan kami perjuangkan hingga tuntas,” pungkasnya.

AKBAR/NURSADAH

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *