Pemda dan DPRD Konsel Tidak Tegas dengan PT Baula Petra Buana

Aksi unjukrasa masyarakat bersama LMS Jarak Sultra diperlintasan PT Baula Petra Buana di Desa Wundumbolo senin lalu. (FOTO : AKBAR)

BeritaRakyat.id, Konawe Selatan – Keberadaan PT Baula Petra Buana sebagai salah satu perusahaan tambang di Konawe Selatan (Konsel) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) terus dipertanyakan. Aktifitas pertambangan nikel di Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea PT Baula diduga dalam aktifitas dengan mengangkut ore nikel menggunakan jalan umum, tidak memiliki izin perlintasan jalan dan tidak adanya Coorporate Social Responsibiliti (CSR) untuk Pemerintah Daerah dan masyarakat setempat.

Terkait tidak adanya izin perlintasan oleh PT Baula dalam mengangkut ore menuju pelabuhan khusus juga dikecam oleh LSM Jarak Sultra dengan melakukan aksi unjukrasa dan meminta agar jalan tersebut ditutup. Pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan juga telah memastikan bahwa PT Baula tidak mengantongi izin perlintasan di Desa Wundumbolo dan di desa Raraya. Tidak adanya izin dan mendapat protes, PT Baula baru mengajukan izin di Dinas Perhubungan.

“Pemerintah daerah dan DPRD Konsel tidak tegas terhadap keberadaan PT Baula yang melakukan penambangan nikel yang sarat akan masalah. Mestinya Pemda dan DPRD sudah harus menyikapi persoalan tersebut, jangan hanya mendiamkannya,”ujar aktifis LSM Lembaga Lembaga Pemerhati dan Perlindungan Hak Asasi Manusia (Lepham)
Konsel Purnomo SP kepada media ini, Kamis, (26/11/2020).

Menurut Purnomo DPRD selaku wakil rakyat di parlemen seharusnya sudah dapat melakukan tinjauan untuk kemudian menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk kemudian mengeluarkan rekomendasi kepada pemerintah daerah terkait permasalahan tersebut.

“Tetapi ini kami lihat DPRD tidak ambil pusing dengan persoalan tersebut. Begitu juga pemerintah daerah hanya sebatas akan melakukan evaluasi, tetapi tidak ada aksi. Ini yang kami sayangkan, kenapa persoalan PT Baula di Kecamatan Tinanggea,”terangnya.

Begitu juga dengan aktifis LSM Jarak Sultra Bois mengaku, belum adanya sikap pemerintah daerah terhadap persoalan PT Baula yang menggunakan jalan umum dan tidak mengantongi izin perlintasan, pihaknya bersama masyarakat setempat akan melakukan pemboikotan dan menutup akses yang akan dilalu oleh PT Baula.

“Jika dalam waktu dekat ini tidak ada tindakan dari Pemda dan DPRD terkait PT Baula, maka kami dari LSM Jarak Sultra dan masyarakat Wundumbolo dan sekitarnya akan kembali turun untuk melakukan aksi unjukrasa,”tegasnya.

AKBAR

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *