Masih Pandemi, DPRD Konsel Takkan Setujui Usulan Proyek Pembangunan di APBD-P

Anggota DPRD Konsel Ramlan (FOTO: IST)

BeritaRakyat.id, Konawe Selatan – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Konawe Selatan (Konsel), Sulawesi Tenggara (Sultra), dalam waktu dekat bakal melakukan pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2020. Pihak legislatif ini tinggal menunggu usulan Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dari pemerintah daerah (Pemda) setempat.

“Jika sudah ada dokumen, DPRD akan melakukan bimtek dan seterusnya diagendakan di Bamus dan dibahas untuk ditetapkan menjadi Perda,” ujar salah satu anggota DPRD Konsel, Ramlan, Jumat (11/09/2020).

Ketua Fraksi Demokrat DPRD Konsel ini mengungkapkan, saat pembahasan APBD-P nanti, pihaknya tidak akan menyetujui jika ada usulan untuk pembangunan atau proyek-proyek yang membutuhkan anggaran besar dan waktu yang cukup lama. Hal itu dilakukan karena saat ini masih tengah pandemi Covid-19.

“Kami di DPRD Konsel paling hanya bisa melihat dan menyetujui pergeseran anggaran setelah adanya refocusing di masa pandemi corona. Hanya saja saat ini belum diketahui anggaran mana yang bergeser, sebab hasil refocusing anggaran penanganan Covid-19 yang dilakukan oleh pemerintah daerah belum ada laporan di DPRD Konsel,” ungkapnya.

Sekretaris  Komisi III DPRD Konsel itu menambahkan, untuk pembahasan APBD-P  2020, disarankan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Konsel menyertakan data riil yang kegiatannya bergeser. Bukan hanya sebatas angka-angka rupiah saja di dalam pagu anggaran.

“Pembahasan APBD-P Konsel akan secepatnya dibahas dan ditetapkan bersama DPRD dan pemda. Paling cepat pekan depan, paling lambat minggu ketiga September. Hal itu dikarenakan waktu efektif untuk pelaksanaan kegiatan atas APBD yang ditetapkan tinggal tiga bulan lagi,” tandasnya.

Hal senada diungkapkan anggota DPRD Konsel lainnya ,Udin Saputra. Dikatakan, APBD-P yang akan dibahas di DPRD, tidak akan memberikan persetujuan bila ada usulan untuk pengadaan proyek dengan pembangunan fisik. Itu dikarenakan kondisi keuangan Konsel paling utama diperuntukkan ke penanganan dan pencegahan penyebaran wabah Covid-19.

“Kami mewanti-wanti memang kepada TAPD, kiranya KUA-PPAS yang diajukan tersebut tidak ada pengadaan proyek. Data anggaran yang bergeser dari refocusing juga harus relevan dengan kegiatannya,” katanya secara terpisah.

AKBAR/NURSADAH

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *