Maju Pilkada, Petahana Wajib Cuti 71 Hari Tanpa Tanggungan Negara

BeritaRakyat.id., Kendari – Setelah ditetapkan sebagai calon kepala (cakada) daerah oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), kepala daerah aktif atau petahana diwajibkan cuti selama 71 hari. Masa cuti terhitung saat tahapan kampanye dimulai 26 September sampai dengan 5 Desember 2020, atau sehari sebelum masa tenang jelang pencoblosan.

“Kami tidak mau berspekulasi soal siapa saja yang bakal cuti, karena secara resmi pendaftaran baru akan dibuka tanggal 4 September nanti. Yang jelas, sesuai regulasi, jika kandidat yang berstatus petahana, baik kepala daerah atau wakil kepala daerah, setelah resmi ditetapkan jadi calon memang wajib cuti,” terang Ketua KPU Sulawesi Tenggara (Sultra), La Ode Abdul Natsir, melalui pers releasenya, Kamis (27/08/2020).

Dijelaskan, selama masa cuti, kepala daerah tersebut tanpa tanggungan negara dan tugasnya akan dijalankan oleh wakilnya yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt). Ketentuan terkait itu, ada di pasal 66 ayat (1) huruf c Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014, tentang pemerintahan daerah yang mengatur soal pengambilalihan tugas oleh wakil kepala daerah apabila kepala daerah sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara. Ruang lingkup tugasnya sama dengan kepala daerah.

“Hanya saja, tetap mempertimbangkan kepatutan dan kewajaran dalam mengambil kebijakan di daerah. Setiap kebijakan yang diambil sebisa mungkin diketahui oleh kepala daerah definitif, termasuk melaporkan hasil pelaksanaan sebagai Plt kepada kepala daerah setelah selesai menjalani cuti,” jelas pria yang akrab disapa Ojo ini.

Selama menjabat sebagai Plt kepala daerah, penggunaan tanda jabatan adalah tanda jabatan wakil kepala daerah, nomenklatur penulisan dalam dokumen administrasi yang akan ditandatangani adalah Plt kepala daerah. Sedangkan hak keuangannya, tetap sebagai wakil kepala daerah.

Sementara daerah yang bupati atau wali kota yang wakilnya juga maju sebagai calon, maka keduanya juga wajib cuti. Di daerah tersebut kemudian akan ditunjuk seorang penjabat sementara alias Pjs.

“Pejabatnya diangkat dari pejabat pimpinan tinggi pratama pemerintah daerah provinsi atau Kementerian Dalam Negeri untuk Pjs bupati/walikota, dengan ruang lingkup tugas dan kewenangannya limitatif yang dituangkan dalam SK Mendagri terkait penugasan sebagai penjabat sementara (Pjs) kepala daerah,” urainya.

Pjs kepala daerah, lanjut Ojo, juga dihitung sejak pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah menjalani cuti kampanye hingga selesai.

“Tugasnya, selain menfasilitasi terselenggaranya Pilkada dengan baik, juga melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD,” terangnya.

Kewajiban lain seorang Pjs adalah memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta tak kalah pentingnya adalah menjaga netralitas ASN dalam Pilkada. Pjs juga boleh meneken peraturan daerah (Perda), sepanjang sudah mendapat persetujuan tertulis dari Kemendagri.

“Pjs kepala daerah setiap bulan wajib menyampaikan laporan ke Kemendagri untuk kemudian kinerjanya ditelaah dan dilakukan evaluasi. Jika berkinerja rendah atau buruk bisa diberhentikan, atau bisa juga dilakukan pembinaan,”.

Seorang Pjs kepala daerah disebut, tambahnya, tetap berkedudukan sebagai pejabat pimpinan tinggi pratama, dan dilarang melakukan perjalanan dinas luar negeri kecuali mendapat penugasan dari Mendagri.

Diketahui, kepala daerah di tujuh daerah Pilkada di Sultra, seluruhnya akan kembali bertarung pada 9 Desember 2020. Bila telah ditetapkan sebagai calon, mereka diwajibkan cuti sesuai ketentuan yang berlaku.

NURSADAH

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *