Lagi, Pengguna Jalan Ruas Alangga – Tinanggea Dijanjikan Pengaspalan Tahun 2024

Anggota DPRD Sultra bersama Kepala Bidang Bina Marga Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Prov Sultra saat menerima aduan DPRD Konsel. (FOTO : HERMAN)

BeritaRakyat.id, Kendari – Penutupan jalan ruas Alangga – Tinanggea di Desa Lalonggasu Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) hingga hari ini belum dibuka dan dilintasi kendaraan. Penutupan jalan atau blokade oleh warga ini merupakan protes warga terhadap Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) yang tak kunjung melakukan pengaspalan.

Menyikapi persoalan Blokade jalan yang tak kunjung mendapat perhatian Pemerintah, membuat DPRD Konsel yang dipimpin Budi Sumantri, Mbatono Suganda, Ahmad Muhaimin dan Udin Saputra bersama sejumlah perwakilan masyarakat Desa Lalonggasu mengadukannya  di DPRD Sultra

Kedatangan wakil rakyat di DPRD Konsel itu ditemui langsung oleh anggota DPRD Sultra, Aksan Jaya Putra didampingi Asrin, Sarlinda Mokke, Kasriadi, Abustam bersama Kepala Bidang Bina Marga Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Priv Sultra.

Dipertemuan itu, Ketua Fraksi Golkar DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, Aksan Jaya Putrs memberikan solusi terhadap aksi blokade jalan yang dilakukan masyarakat.

Aksan Jaya Putra (AJP) mengakui banyak persoalan perbaikan jalan yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi.

AJP menyayangkan pengerjaan jalan provinsi di tiga ruas desa yang menghubungkan Kabupaten Konawe Selatan dan Bombana tak terselesaikan.

“Kita sesalkan LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) menunjuk rekanan bukan perusahaan pemilik Asphalt Mixing Plant (AMP),” ujar AJP.

Anggota DPRD Konsel bersama perwakilan warga Lalonggasu saat mengadukan pemblokiran jalan ruas Alangga – Tinanggea di DPRD Sultra. (FOTO : HERMAN)

Menurut AJP, persoalan itu yang menjadi salah satu yang perlu dievaluasi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Kata dia, saat ini pengerjaan ruas jalan tersebut harus terhenti akibat wanprestasi dari perusahaan yang memenangkan pengerjaan jalan di ruas tersebut.

Meski bukan daerah pemilihan (dapil) pemenangan pada pemilihan legislatif (Pileg) 2019 lalu, AJP memandang persoalan aspirasi masyarakat perlu disahuti.

“Solusi swakelola untuk melanjutkan pengaspalan jalan yang telah dianggarkan Rp 4,7 Miliar tidak memungkinkan untuk dikerjakan. Kalaupun dianggarkan ulang di APBD Perubahan akan terkendala waktu untuk pengerjaannya,” ujar AJP.

DPRD Provinsi, kata dia, telah menyepakati solusi pengaspalan jalan itu bersama Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga Sultra Harmunadin dalam pertemuan itu.

Kata AJP, telah disepakati dalam pertemuan bersama masyarakat di tiga desa dan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara untuk melakukan penanganan sementara Rp 200 juta melalui anggaran APBD-Perubahan.

“Jadi solusinya kita melakukan penanganan jangka pendek untuk kegiatan perbaikan jalan. Selain itu Bina Marga Provinsi akan menurunkan alat berat pekan depan untuk perbaikannya,” tuturnya.

Tak hanya itu, sebagai anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi, AJP akan mengawal anggaran kelanjutan pengaspalan jalan itu.

“Usulan pengaspalan jalan juga kita akan kawal. Rencananya dinas terkait mengusulkan Rp 15 Miliar untuk pengaspalan yang menghubungkan Kecamatan Andoolo dan Kecamatan Tinanggea,” jelas Calon Walikota Kendari ini.

“Tanggung jawab saya sebagai banggar akan mengawal. Usulan Rp 15 Miliar kita akan usulkan. Kalau 17 kilometer dengan kebutuhan dana tersedia kenapa tidak kita tuntaskan. Perbaikan jalan yang 1 kilometer juga akan di lakukan perbaikan saat ini,” jelas AJP dihadapan masyarakat tiga desa Kecamatan Tinanggea di Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara.

MAN

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *