KPK dan Kejagung RI Diminta Evaluasi Pekerjaan Proyek Jalan Lingkar Baubau

Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI (FOTO : IST)

BeritaRakyat.id,. Jakarta – Front Pejuang Keadilan Indonesia (FPKI), meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Kejaksaan Agung (Kejagung), Republik Indonesia mengevaluasi pengerjaan proyek jalan lingkar Kota Baubau, tahun anggaran 2021 lalu.

FPKI menduga, pembangunan jalan lingkar yang bersumber dari dana pinjaman Bank BPD Sultra itu, dengan jumlah angka Rp160 Miliar tersebut harus menjadi perhatian khusus. Karena diduga kuat pekerjaannya asal-asalan.

Dari empat ruas jalan yang masuk dalam draf pembangunan tersebut, yakni Bungi, Sorawolio, Wolio dan Waborobo mulai tahap pembangunan tahun 2021 lalu. Tetapi dalam proses pengerjaanya, ada beberapa titik lokasi yang rusak karena diduga tidak sesuai dengan spesifikasi dan bahan material dalam kontrak kerja sehingga mengkibatkan fondasi dasar jalan tersebut mengalami kerusakan.

“Pemerintah Kota Baubau melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bersama pihak perusahaan yang memenangkan tender proyek harus diawasi, karna anggaran yang digunakan adalah hasil dari pinjaman Pemerintah yang berjumlah besar, tentu ini akan menjadi beban rakyat nantinya maka kita pastikan tahapan pembangunan sesuai dengan apa yang di harapkan,” kata koordinator FPKI Amrin Ajira melalui siaran pers yang diterima media ini, Selasa (11/06/2024).

Mahasiswa pasca sarjana asal Kota Baubau ini menjelaskan, berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan, menemukan adanya beberapa titik pembangunan jalan yang mengalami kerusakan yang sangat parah. Diantaranya jalan yang menghubungkan Sorawolio dan Bukit Asri, terlihat fondasi dasar pembangunan jalan itu diduga mengunakan bahan material yang tidak sesuai spesifikasi.

“Kita pun dibuat heran oleh proyek yang bernilai fantastis tersebut, apakah Pemerintah Kota Baubau ataupun pihak perusahaan pemenang tender ini tidak menyediakan konsultan konstruksi untuk meninjau segala aspek yang di butuhkan agar pembangunan yang dilakukan tidak cepat rusak? Atau pengawasan yang di lakukan oleh pihak-pihak yang terlibat ikut bermain mata di dalamnya? atau kah ada kesengajaan di lakukan oleh pihak-pihak tertentu agar mendapatkan keutungan yang besar dari proyek senilai 160 Miliar tersebut,” ungkapnya.

Untuk itu pihaknya kata dia, akan bertandang di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dengan melakukan demontstrasi sekaligus melaporkan persoalan ini, agar menjadi perhatian kusus.

“Kita berusaha dengan semaksimal mungkin untuk memberikan kontribusi terhadap bangsa dan Negara ini dengan melakukan pengawasan secara intens terhadap pengelolaan pemerintahan agar terciptanya Good Governance, terkusus Kota Baubau sebagai tanah kelahiran dan tanah dimana kita di besarkan,” tegasnya.

Selain itu, FKPI juga menurutnya akan mengunjungi Kejaksaan Agung Republik Indonesia, untuk melaporkan hal yang serupa. Dimana kata dia, dalam proses pembangunan proyek tersebut, Kejaksaan Negeri Baubau juga ikut terlibat dalam proses pengawasan.

“Saya akan pastikan bahwa kasus ini tetap akan menjadi atensi bagi kami generasi muda sebagai bagaian dari tanggung jawab mahasiswa dalam menjadi agen perubahan dan agen pengontrol, apalagi ini menyangkut kehidupan masyarakat kota Baubau tercinta,” tutupnya.

Sementara itu, hingga saat ini kami masih berupaya melakukan konfirmasi dengan pihak Dinas PUPR Kota Baubau.

ODEK

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *