BeritaRakyat – Ekonomi – Rencana pemerintah menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada 1 Januari 2025, tampaknya akan mengalami penundaan. Hal ini disampaikan Juru Bicara Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Jodi Mahardi, dalam keterangannya kepada beritarakyat.id, Rabu (27/1/2024). Jodi menegaskan, kebijakan tersebut masih dalam tahap kajian mendalam.
Related Post
Menurut Jodi, berbagai tantangan ekonomi global dan domestik menjadi pertimbangan utama. Potensi dampak “Presidensi Trump 2.0”, pelemahan ekonomi China, dan melemahnya daya beli masyarakat menengah ke bawah, menjadi faktor yang mendorong pemerintah untuk melakukan kajian komprehensif. Pemerintah berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di tengah situasi yang penuh dinamika ini.
Sebelumnya, Ketua DEN, Luhut Binsar Pandjaitan, juga telah memberikan sinyal kuat perihal penundaan tersebut. Dalam keterangannya kepada beritarakyat.id pada Rabu (27/11/2024), Luhut menyatakan bahwa pemberlakuan PPN 12% hampir pasti akan diundur. Hal ini dikarenakan pemerintah tengah mempersiapkan stimulus bagi masyarakat menengah ke bawah untuk meredam dampak kenaikan PPN.
Stimulus tersebut, menurut Luhut, akan difokuskan pada bantuan sosial (bansos), salah satunya berupa subsidi listrik. Bansos ini akan menyasar masyarakat kelas menengah ke bawah yang berpotensi terdampak kenaikan PPN. Pemerintah saat ini tengah menghitung besaran dan mekanisme penyaluran bansos tersebut, yang diperkirakan akan rampung dalam dua hingga tiga bulan ke depan. Dengan demikian, stimulus akan diberikan terlebih dahulu sebelum kebijakan PPN 12% resmi diterapkan. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk melindungi daya beli masyarakat sebelum kenaikan PPN diberlakukan.
Tinggalkan komentar