JaDI Resmi Laporkan KPU dan Bawaslu Koltim ke DKPP

Ketua JaDI Koltim Adli Yusuf Saepi SH MH (FOTO : IST)

BeritaRakyat.id, Kendari – Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) resmi melaporkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dana Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kolaka Timur (Koltim) Sulawesi Tenggara (Sultra), ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Ketua Presidium Jaringan Demokrasi JaDI Kolaka Timur Adly Yusuf Saepi SH MH mengungkapkan, pihaknya melaporkan KPU dan Bawaslu tersebut karena diduga melanggar kode etik penyelenggara Pemilu, dalam pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pilkada Koltim Tahun 2020.

Disebutkan Adly, laporan yang dimasukkan ke DKPP, Senin (09/11/2020), dibuktikan dengan Tanda Terima Dokumen Nomor 04-9/SET-02/XI/2020 dengan terlapor KPU Koltim dan tanda terima dokumen Nomor 01-10/SET/02/XI/2020 dengan untuk terlapor Bawaslu Koltim.

“Jadi laporannya dua, untuk KPU dan Bawaslu. Laporannya sudah kami kirim kemarin pagi dan diterima oleh staf DKPP dan sekarang sedang dalam pemeriksaan syarat formil dan materil. Mudah-mudahan semua terpenuhi dan dapat segera di registrasi dan dapat dijadwalkan sidang,” kata Adly kepada media ini, Selasa (10/11/2020).

Diungkapkan, untuk KPU Koltim yang dilaporkan adalah seluruh komisionernya, atas dugaan pelanggaran kode etik terkait Keputusan KPU Koltim nomor 90 Tahun 2020 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur Tony Herbiansah dan Baharuddin (BersaTU) sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Tahun 2020, yang tidak sesuai dengan ketentuan Keputusan KPU nomor 394 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pasangan Calon Pada Saat Pendaftaran dan/atau Verifikasi Syarat Calon Hasil Perbaikan.

“Di mana, dokumen persyaratan pencalonan yaitu Formulir Model B.1 KWK-Parpol pasangan calon nomor urut 1 Tony Herbiansah dan Baharuddin tidak sesuai dengan kartu tanda penduduk dari yang bersangkutan Tony Herbiansah sebagai indikator keabsahan dokumen pencalonan pada saat mendaftar,” ungkap mantan komisioner KPU Koltim ini juga.

Seharusnya, lanjut dia, KPU Koltim tidak menetapkan pasangan Tony Herbiansah-Baharuddin sebagai pasangan calon karena dokumen persyaratan pencalonannya tidak memenuhi syarat. Satus dokumennya mesti ditolak.

“Karena tidak terpenuhinya indikator kelengkapan dan keabsahan suatu dokumen yang wajib diserahkan dan dipenuhi oleh bakal pasangan calon pada saat mendaftarkan diri, sebagaimana ketentuan Keputusan KPU nomor 394 tahun 2020,” jelasnya.

Sedangkan untuk Bawaslu Koltim, masih kata Adly, yabg dilaporkan adalah dua orang komisioner masing-masing La Golonga Kordinator Divisi Penanganan dan Sengketa dan Abang Saputra Laliasa Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga. Pelaporannya terkait dengan pemeriksaan atau klarifikasi atas laporan dugaan pelanggaran pemilu terhadap para terlapor Bupati Kolaka Timur Tony Herbiansah dan isteri Surya Adelina.

Kemudian, terbitnya surat pemberitahuan registrasi perkara atau formulir model PSP-5 atas pengaduan pasangan calon nomor urutut 2 Samsul Bahri Madjid-Andi Merya Nur (SBM) yang dikeluarkan sebanyak dua kali pada hari yang berbeda atas perkara yang sama, dan terbitnya Surat pemberitahuan tentang status laporan atau formulir model A.17 atas dugaan pelanggaran administrasi pemilihan.

“Dalam surat yang ditandatangani Ketua Bawaslu Kolaka Timur Rusniyatinur Rakibe tanggal 8 Oktober 2020 dan telah diparaf oleh dua orang Komisioner Bawaslu Kolaka Timur La Golonga dan Abang Saputra Laliasa, ditujukan kepada KPU Kolaka Timur untuk Menindaklanjuti pelanggaran administrasi pemilihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun, belakangan terbit Surat yang sama yaitu Surat Pemberitahuan tentang Status Laporan Formulir Model A.17 yang ditandatangani Komisioner Bawaslu Kolaka Timur Lagm Golonga atas nama Ketua Bawaslu Kolaka Timur yang telah diparaf sebelumnya oleh Anggota Bawaslu Koltim Abang Saputra Laliasa, yang dibuat 9 Oktober 2020.

“Dalam surat tersebut berbunyi dugaan pelanggaran administrasi tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur” ungkap Adly.

Atas tindakan yang dilakukan, tambahnya, penyelengga Pilkada Koltim ini diduga telah melanggar ketentuan Pasal 1 ayat 4, Pasal 8 huruf a dan l, Pasal 9 huruf a, Pasal 10, Pasal 11 huruf d, Pasal 12, Pasal 14 huruf c, Pasal 15 huruf a, c, d, g dan h, Pasal 16 huruf a, c dan e Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilhan Umum dan ketentuan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 10, dan Pasal 16 Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012 Nomor 11 Tahun 2012 Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

ODEK/NURSADAH

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *