DPRD Kota Minta Pelanggar di Kawasan Tata Ruang Pesisir Teluk Kendari Dituntaskan

Anggota DPRD Kota Kendari La Wama (FOTO : ODEK)

BeritaRakyat.id,.Kendari – Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari La Ode Lawama meminta persoalan pelangaran tata ruang yang ada di pesisir pantai teluk kendari agar segera di tuntaskan.

Lawama mengatakan, proses penyelesaian pelangaran tata ruang yang masuk dalam kawasan zona hijau yang ada di pesisir teluk Kendari kembali mengacu pada Perda nomor 1 tahun 2012.

“Kalo saya simpel, kita tegakan aturan, kita menghormati hak hak rakyat, tetapi rakyat juga harus tunduk pada Pemerintah, di situ ada Perda nomor 1 tahun 2012 tentang RTRW dimana di situ kawasan pesisir mangrove teluk Kendari itu masuk kawan jalur hijau,”ungkapnya kepada media ini saat ditemui di DPRD Kota Kendari, Rabu 29/09/2020.

Menurut Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Kendari iti mengaku, persoalan ini sudah di wacanakan era pemerintahan sebelumnya untuk diberikan ganti rugi kepada para para pemilik lahan yang ada di kawasan teluk Kendari.

“Pemerintah Kota di jaman Wali Kita Asrun
itu sudah diagendakan bahwa semua milik masyarakat yang kena jalur hijau disitu akan diberikan ganti rugi yang layak,”katanya.

Anggota DPRD Tiga periode ini menegasakan, jika masyarakat yang sudah memiliki sertifikat sebelum munculnya perda nomor 1 tahun 2012 itu tidak jadi masalah, hanya saya jika hal itu di peruntukan untuk mendirikan usaha dengan melakukan bangunan permanen maka ini tidak perbolehkan.

“Tidak masalah, kalo dia punya hak mendahului, seperti kampung bakau misalnya, hanya kan persoalanya sekarang RTRW Kota Kendari bahwa itu disitu kena jalur hijau dia tidak boleh membangun disitu,”terangnya.

Ditambahkan, dengan munculnya Perda nomor 1 tahun 2012, dimana wilayah yang masuk kawasan jalur hijau yang ada di pesisir teluk Kendari tidak di perbolehkan membangun bangunan permanen apa lagi dijadikan tempat usaha.

“Tidak dilarang beraktivitas di dalam, tetapi kalo dia membangun rumah permanen tentunya ada aturan-aturanya, dia harus memperoleh izin mendirikan bangunan kalo dia tidak mendapatkan IMB berarti dia sudah bertentangan dengan aturan. Jadi sebenarnya layaknya harusnya di bongkar, dan tidak boleh membangun seenaknya,”pungkasnya.

ODEK

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *