DPRD Konsel Gelar Rapat Pandangan Umum Fraksi RAPBD 2021

Plt Bupati Konsel Dr Arsalim Arifin saat memberikan sambutan dalam rapat pemandangan umum RAPBD 2021 (FOTO: AKBAR)

BeritaRakyat.id, Konawe Selatan – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Konawe Selatan (Konsel) menggelar rapat paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksiĀ  atas rancangan anggaran pendapatan belanja daerah (RAPBD) 2021, Minggu (29/11/2020), di salah satu hotel di Kendari.

Dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Irham Kalenggo itu, salah satu anggota dewan, Syarifuddin Pariwusi, mewakili delapan fraksi menyampaikan pandangan umum fraksi-fraksi tersebut.

Syarifuddin menyampaikan, pembahasan APBD merupakan salah satu tahapan dari seluruh rangkaian pengelolaan keuangan daerah, dalam mengimplementasikan kebijakan pendapatan daerah dan belanja daerah.

“Melalui pembahasan pula akan tercipta kesepahaman agar menghasilkan perda yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel kepada publik, ” ucap Syarifuddin

Dalam hal ini, lanjutnya, untuk mencermati rancangan perda mengenai APBD 2021 maka fraksi-fraksi DPRD konsel menyampaikan beberapa hal sebagai pandangan umum. Yaitu, perkiraan pendapatan daerah 2021 Kabupaten Konsel seperti pendapatan asli daerah (PAD) Rp25 miliar, dana alokasi umum (DAU) kurang lebih Rp683 miliar, dana bagi hasil (DBH) provinsi senilai Rp28 miliar, DBH dari pemerintah pusat kurang lebih Rp48 miliar,
ana alokasi khusus (DAK) untuk program fisik kurang lebih Rp177 miliar, DAK non fisik sekitar Rp131 miliar, dan dana desa sekitar Rp251 miliar. Dengan demikian, total anggaran pendapatan berkisar Rp1,3 trilliun.

“Ini menjadi perhatian bersama juga, agar ke depan siklus keuangan daerah dan sebagai instrumen stabilisasi keuangan pemerintah daerah. Sehingga, skenario APBD tahun anggaran 2021 harus diarahkan untuk memenuhi kebutuhan nyata serta mempertimbangkan aspek-aspek strategis seperti ketersediaan waktu untuk penyelesaian program,” pungkasnya.

Tidak hanya itu, tambahnya, berdasarkan pengalaman sebelumnya pendapatan dari pos dana bagi hasil selalu tidak sesuai dengan target. Olehnya, dalam RAPBD harus mempertimbangkan kegiatan, agar supaya kegiatan yang pembiayaan dari DBH dapat terlaksana secara maksimal.

Menanggapi hal itu, Plt Bupati Konsel Dr H Arsalim Arifin mengaku sepakat dalam perencanaan belanja harus memperhatikan pendapatan riil yang akan diterima.

Pihak Pemerintah Daerah (Pemda) Konsel ini juga berpendapat bahwa upaya-upaya untuk konsisten dengan siklus keuangan harus mendapat perhatian. Hal ini disebabkan karena keterlambatan-keterlambatan akan berpengaruh terhadap dana transfer yang diterima.

“Untuk besaran prediksi DBH yang dalam kenyataan realisasinya selalu tidak 100 persen, maka prediksi anggaran pendapatan hanya menetapkan 80 persen dari yang telah ditetapkan pemerintah,” imbuhnya.

AKBAR/NURSADAH

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *