Diundang Rapat Dini Hari, Ini yang Dibahas di DPRD Konsel

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Konsel Ramlan. (FOTO : DOK)

BeritaRakyat.id,. Konawe Selatan – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Konawe Selatan (Konsel) Provinsi Sulawesi Tenggara mendapat undangan dari unsur pimpinan untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Konsel Tahun 2020. Undangan yang ditujukan kepada Ketua dan anggota Badan Pembuat Perda (Bapemperda) itu digelar dini hari pertanggal 02 Oktober 2020.

“Iya Aneh juga ada undangan rapat kerja tentang lanjutan pembahasan revisi RTRW di gelar dini hari. Namun demikian undangan yang ditanda tangani Ketua DPRD Irham Kalenggo tetap kami hadiri dan membahas apa isi dari agenda rapat,”ujar salah satu anggota DPRD Konsel Ramlan kepada media ini, Sabtu, (03/10/2020).

Ketua Fraksi Demokrat DPRD Konsel itu mengaku, anggota DPRD yang diundang untuk membahas revisi RTRW lanjutan tersebut dihentikan oleh peserta. Hal itu dikarenakan dalam proses pembahasan dokumen RTRW baru batang tubuh yang sudah selesai dibahas. Sementara itu untuk peraturan Zonasi belum kami bahas, karena sejumlah isi dari RTRW masih perlu dilakukan perbaikan, karena tidak sesuai dengan peta pola ruang dan kondisi lapangan saat ini.

“Kita hentikan pembahasan revisi perda RTRW, meski sebelumnya sudah ada persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD tentang Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Tahun 2020-2024 dengan No Pemda : 600/10/2020 dan Nomor DPRD : 15/ DPRD/ 2020, pertanggal 15 september 2020 yg di tanda tangani Bupati dan Pimpinan DPRD,”jelasnya.

Mantan wartawan di salah satu koran mingguan ini mengaku, pembahasan revisi Perda RTRW belum masuk tahapan Paripurna Penetapan, karena kata dia, belum menyelesaikan pembahasan peraturan Zonasi dan mengecek hasil perbaikan dokumen dari isi RTRW tersebut.

“Mengenai sikap yang di lakukan pimpinan DPRD yang saya angap bentuk arogansi dan kami sudah sepakat dengan anggota Bapemperda untuk segera menyurat ke pimpinan DPRD agar segera membatalkan/ mencabut persetujuan antara Bupati dan DPRD tentang penetaan Perda RTRW,”akunya.

Wakil rakyat dari Dapil Konsel II ini mengeaskan, apabila pimpinan DPRD tidak segera membatalkan surat persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD tentang Penetapan Perda RTRW, maka anggota Bapemperda bisa saja melakukan mosi tidak percaya kepada pimpinan DPRD, sebab proses pembahasan revisi perda RTRW itu masih dalam perbaikan batang tubuh dan akan membahas peraturan Zonasi, artinya bahwa proses belum masuk tahapan penetapan, ini terkesan ada korporasi antara pemerintah daerah dan pimpinan DPRD.

“Perlu diketahui tanggal, 15 september 2020 itu adalah Paripurna Pandangan Umum Praksi – Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2020-2040, artinya bahwa perda itu sudah akan dibahas bersama bukan di tetapkan sebagai perda RTRW,”tegasnya.

Ditambahkan, dalam Paripurna Pandangan Fraksi-Fraksi, semua fraksi telah merekomendasikan agar segera di lakukan perbaikan dokumen batang tubuh dan dilanjutan pembahasan Peraturan Zonasi. Tapi faktanya itu sudah penetapan perda.

“Dan apabila Pimpinan DPRD tidak segera mencabut Persetujuan Perda RTRW maka Fraksi Demokrat akan menarik diri dari pembahasan Revisi Perda RTRW, sebab Fraksi Demokrat tidak akan melegalkan sebuah undang undang yang di angap tidak sesuai dengan peraturan dan perundangan undangan yang berlaku.,”tandasnya.

AKBAR

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *