Ditkrimsus Polda Sultra Dilaporkan di Propam Mabes Polri Soal Penanganan Kasus Tambang PT PLM

Koordinator FMPB Haslin Hatta Yahya saat berada di Propam Mabes Polri (FOTO : IST)

BeritaRakyat.id, Kendari – Forum Masyarakat Peduli Bombana (FMPB) melaporkan Ditkrimsus Polda Sulawesi Tenggara (Sultra), Kombes Pol Bambang Widjanarko di Propam Mabes Polri, soal penanganan kasus pertambangan di PT Panca Logam Makmur (PLM).

Koordinator FMPB Haslin Hatta Yahya mengatakan, laporan itu menyusul diduga ketidak profesional Ditkrimsus Polda Sultra dalam menangani aduan soal pertambangan emas dengan menggunakan bahan berbahaya dan beracun (Merkuri) yang dilakukan oleh PT PLM.

“Yang kita laporkan Ditkrimsus Polda Sultra dan Kasubdit IV tipidternya,” katanya kepada media ini, Rabu (22/11/2023).

Haslin bilang, laporan soal dugaan pertambangan emas dengan menggunakan bahan Merkuri PT PLM itu, sejak beberapa bulan lalu masuk di Polda Sultra. Namun hingga kini tidak ada kejelasan hukum alias membeku begitu saja. Bahkan telah ada korban akibat terpapar bahan berbahaya

“LP kasus Merkuri ini terkesan membeku. Padahal kalo kita lihat penyidikan yang dilakukan sudah memenuhi unsur agar bisa dinaikkan ke tahap Sidik. Makanya kami menduga sengaja dibekukan Ditkrimsus dan Kasubdit IV Tipidter selaku penyidik yang menangani laporan ini,” ungkapnya.

Laporan soal penangan kasus pertambangan penggunaan bahan Merkuri di Ditkrimsus Polda Sultra itu sudah berproses. Saat ini kata dia, Propam Mabes Polri sudah turun memeriksa sejumlah saksi di lapangan.

“Propam mabes polri sudah turun di Sultra melakukan pemeriksaan, termasuk saya juga suda diperiksa hari Senin 20 November kemarin. Kemudian memeriksa korban yang terpapar merkuri hari Selasa kemarin,” ungkapnya.

Untuk itu dirinya meminta, Propam Mabes Polri benar-benar tegak lurus menyikapi aduan soal penggunaan bahan Merkuri yang mandek di Polda Sultra tersebut.

“Harapan kami, Propam Mabes Polri benar-benar tegak lurus dalam memproses oknum-oknum nakal yang berani mempermainkan dan merusak citra kepolisian dalam menegakkan hukum,” pintanya.

Lebih lanjut Haslin mengaku, banyak aduan yang selama masuk di Polda Sultra berkaitan dengan aktivitas Ilegal PT PLM. Namun seolah melempem ketika di tangani oleh Ditkrimsus Polda Sultra.

“Seolah-olah Krimsus Polda Sultra ini, tidak berdaya untuk tegas menangani laporan kami. Seperti penanganan kasus pengunaan BBM bersubsidi PT PLM kemarin, Polda tidak berani menahan kepala kantor, hanya sampai menersangkakan saja,” bebernya.

“Ditambah lagi kasus Ilegal mining Panca Logam, mereka hanya berani menersangkakan pelaku ilegal mining sampai ke Direktur saja itupun prosesnya juga lama. Sementara KTT nya selaku pihak yang mengendalikan kegiatan produksi perusahaan tidak dijadikan tersangka,” tambah dia.

Penanganan laporan dugaan dosa-dosa PT PLM selama ini kata dia, memang terkesan di istimewakan oleh oleh Ditkrimsus Polda Sultra. Sehingga dirinya berharap Propam Mabes Polri benar-benar melakukan penegakan seusai aturan yang berlaku.

“Jadi memang patut kami menduga ada pengistimewaan PT Panca Logam Makmur di Ditkrimsus Polda Sultra. Makanya kami benar-benar meminta dan berharap turunnya Propam Mabes Polri ini, bisa menuntaskan persoalan ini,” tutupnya.

Sementara itu, Ditkrimsus Polda Sultra Kombes Pol Bambang Widjanarko hingga saat belum menjawab pesan singkat dikirim media ini.

ODEK

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *