BeritaRakyat.id, Konawe Selatan – Jaringan listrik Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara (Sultra) dicabut pihak PLN. Hal ini diakibatkan terjadinya tunggakan tagihan listrik yang diduga telah berbulan-bulan tidak dibayar.
Terjadinya tunggakan pembayaran iuran listrik Kantor Dispora Konsel itu pun menuai tanda tanya. Pasalnya, telah dialokasikan melalui dana alokasi umum (DAU) 2020 senilai Rp114.000.000.
Hal ini juga dipertanyakan kelompok massa yang menggelar unjuk rasa di area perkantoran di Andoolo, Rabu (02/12/2020). Demonstran yang merupakan aktivis dan mahasiswa ini pun menunding bahwa pihak Dispora Konsel telah menyalahgunakan anggaran pembayaran listrik tersebut.
“Kami meminta Kepala Dispora Konsel segera dicopot dari jabatannya atas penyalahgunaan penggunaan listrik,” terang Jusrin selaku koordinator aksi.
Menurut Jusrin, pengelolaan belanja jasa listrik senilai Rp 114.000.000 itu dinilai tdak proporsional dan tidak objektif, sehingga kuat dugaan telah terjadi penyalahgunaan anggaran.
Menanggapi hal itu, Kepala Dispora Konsel Burahim mengatakan, terjadinya tunggakan pembayaran listrik itu akibat keterlambatan ganti uang persediaan di Kantor Badan Keuangan Dan Aset Daerah (BKAD) Konsel.
” Yang kita belum bayar itu tiga bulan, yaitu bulan Juli, Agustus, September, dan ketika memasuki bulan 10 (Oktober) pihak PLN telah memutuskan jaringan listriknya,” terang Burahim.
Ia pun membantah telah terjadi tindak pidana korupsi pada pengelolaan aggaran listrik di kantornya tersebut.
” Dananya belum dicairkan di keuangan. Dananya itu tidak ditarik dan masih ada di keuangan sekitar Rp60 juta. Malahan dikembalikan ke kas negara,” paparnya.
Agar jaringan listrik yang diputuskan itu bisa disambung kembali, Burahim mengaku telah berkomunikasi dengan pihak PLN agar disambung kembali.
” Saya sudah telepon kepala PLN untuk menyambung ulang dan membayar ketunggakkan sekitar kurang lebih Rp10 juta untuk menyambung kembali,” imbuhnya
AKBAR/NURSADAH
