Demi Kepastian Hukum, Plt Bupati Konsel Minta RTRW Dibahas Sesuai Mekanisme

Plt Bupati Konsel Dr Arsalim Arifin (kanan) saat melakukan monitoring (FOTO: AKBAR)

BeritaRakyat.id, Konawe Selatan – Polemik pembahasan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) yang berujung ricuh saat DPRD menggelar rapat revisi baru-baru ini, belum juga menemukan titik terang. Rapat lanjutan pembahasan juga belum dijadwalkan.

Namun demikian, pelaksanaan tugas (Plt) Bupati Konsel, Arsalim Arifin berharap agar RTRW tersebut segera dibahas lagi oleh pihak DPRD. Demi kepastian hukum, ia berharap pembahasan dilakukan sesuai mekanisme yang ada.

“Iya kami selaku pemerintah meminta kepada DPRD Konsel untuk membahas sesuai dengan mekanisme hingga adanya penetapan melalui paripurna DPRD. Kalau itu belum dilakukan revisi tentang zonasi dan uji publik belum bisa diputuskan. Untuk itu dilakukan sesuai dengan mekanisme yang ada,”ujar Arsalim kepada media ini, Jumat (09/10/2020).

Menurut Arsalim, riak-riak di DPRD Konsel atas perbedaan pandangan terkait RTRW itu merupakan hal yang biasa dan itu menjadi sebuah dinamika bahwa dalam pengambilan keputusan pasti ada tanggapan. Lagi pula, persetujuan Pimpinan DPRD dan Bupati Konsel yang kemudian dipersoalkan sejumlah anggota dewan, barulah sebuah rancangan peraturan daerah (Raperda) RTRW.

“Raperda inilah yang memang semestinya segera dibahas sesuai mekanisme pembahasan di DPRD, seperti pembahasan zonasi dan uji publik itu wajib untuk dilaksanakan dan kemudian dikonsultasikan di Gubernur Sultra dan selanjutnya ditetapkan menjadi peraturan daerah melalui sidang paripurna DPRD,” jelasnya.

Mantan Kepala Bappeda Konsel itu mengaku, Perda RTRW Konsel memang semestinya sudah ada perubahan dari RTRW sebelumnya. Untuk itu revisi telah diajukan ke DPRD Konsel sejak empat tahun lalu, dengan harapan perda RTRW yang baru itu akan menjadi payung hukum bagi para investor yang akan menanamkan sahamnya di Konsel.

“Kami berharap, DPRD segera melakukan pembahasan sesuai mekanisme dan segera ditetapkan. Hal ini karena masih banyaknya agenda yang harus dituntaskan dipenguhujung tahun 2020 ini. Di antaranya penetapan APBD Perubahan, pembahasan APBD 2021 dan lainnya,” tandasnya.

AKBAR/NURSADAH

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *