ASN Konsel Bimtek Terkait Netralitas di Pemilu

Bupati Konsel H Suruniddin Dangga (Kedua dari kiri) didampingi Sekda Hj Sitti Chadidjah (Kedua dari kanan), Kepala BKPSDM Pujiono SH (Kiri) dan Anggota Bawaslu Konsel, Hasni (Kanan) saat membuka bimtek netralitas ASN jelang Pemilu. (FOTO : IST)

BeritaRakyat.id, Kendari, – Pemilihan Umum yang akan dihelat pada hari Rabu 14 Februari 2024 tinggal menghitung hari. Gelaran pesta rakyat lima tahunan itu terus menjadi perhatian semua pihak, termasuk Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) untuk menjaga netralitas di Pemilu.

Untuk mewujudkan netralitas ASN,  BKPSDM menggandeng pihak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melaksanakan bimbingan teknis (bimtek) bagi kepala OPD dan camat se-kabupaten Konawe Selatan yang digelar di salah satu Hotel di Kota Kendari, Rabu, (06/12/2023).

Bupati Konsel H Surumuddin Dangga saat membawakan sambutan terkait Bimtek Netralitas ASN. (FOTO : IST)

Bimtek tersebut dibuka oleh Bupati Konsel Surunuddin Dangga didampingi Sekda Hj ST Chadidjah, Kepala BKPSDM Konsel Pujiono dan Anggota Bawaslu, Hasni dan  diikuti 70 peserta dari kepala OPD dan Camat di Konsel.

Bupati Konsel, H Surunuddin Dangga mengatakan, bimtek itu merupakan implementasi dari peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS dalam hal pelaksanaan netralitas ASN mengahadapi pemilu 2024.

“Disiplin PNS adalah kesangupan untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan Perundang-Undangan (Peraturan Pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin PNS,”ujarnya dalam sambutannya.

Orang nomor satu di Konsel ini menjelaskan, bahwa netralitas ASN yaitu setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

“Netralitas ASN selalu menjadi isu menarik ketika proses pergerakan Pemilihan Umum dan Pemilihan tahun 2024 yang mana saat ini sudah memasuki tahapan. Untuk menjamin terjaganya netralitas ASN, Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan telah menerbitkan Surat Edaran Bupati Konawe Selatan Nomor 800/1840/2023 tentang “Netralitas Aparatur Sipil Negara Serta Larangan Penggunaan Fasilitas Pemerintah Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan,” jelasnya.

Mantan Ketua DPRD Konsel itu menegaskan, apabila ASN yang melakukan pelanggaran netralitas maka berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS dikenakan sangsi hukuman disiplin dari tingkat ringan berupa teguran sampai dengan tingkat berat berupa pemberhentian dengan tidak hormat sebagai ASN.

“Untuk menjamin hal tersebut diperlukan ketegasan dan komitmen kita bersama untuk menjujung tinggi Netralitas ASN sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.

Untuk itu, Bupati Konsel dua periode ini menyampaikan kepada seluruh ASN Kabupaten Konawe Selatan dalam menghadapi pemilu 2024 untuk selalu menjaga netralitas, integritas, disiplin, berkinerja, selalu mengawas diri dan tidak mengunakan kapasitas jabatan ASN dalam hal kepentingan kegiatan politik.

“ASN sebagai ujung tombak pelayanan publik, saat ini masyarakat ingin segera melihat terwujudnya aparatur birokrasi yang bersih, disiplin dan berkinerja, dengan integritas kita harus menunjukkan jati diri ASN sebagai abdi negara yang terpercaya,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua panitia bimtek juga selaku Kepala BPKSDM Konsel, Pujiono berharap, seluruh peserta bimtek mengikuti secara sungguh-sungguh dan menjaga netralitas pada pemilu 2024.

“Semoga pertemuan ini menjadi awal yang baik bagi kita semua dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang tidak ringan dalam rangka melakukan netralitas ASN di Konawe Selatan,” pungkasnya.

YAN

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *