BeritaRakyat.id, Kendari – Tenaga honorer yang sudah memberikan kontribusi besar terhadap daerah, berharap agar dalam perekrutan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) mendatang dijadikan prioritas.
Hal ini pula menjadi harapan tenaga honorer di Kota Kendari hingga mengadu ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kendari, Selasa (24/11/2020).
“Kita samakan persepsi dalam hal payung hukum yang digunakan untuk perekrutan P3K,” papar Pembina Persatuan Honorer Sultra, Alaika Dalam Ajo, saat mewakili tenaga honorer mengadu ke DPRD Kendari.
Dari penyamaan persepsi tersebut, katanya, kepentingan tenaga honorer yang sudah berkontribusi terhadap daerah, baik sebagai tenaga administrasi atau tenaga tekhnis lainnya, bisa diprioritaskan untuk diakomodir dalam pengangkatan P3K.
“Seharusnya mereka menjadi skala prioritas, karena mereka sudah bertahun-tahun mengabdi kepada daerah,” tegasnya.
Ia menguraikan, saat ini Kota Kendari yang sudah tercover dari perekrutan P3K sesuai dengan data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) yakni berjumlah 425 orang.
“Kami berharap dengan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K secara bertahap kami bisa diangkat sebagai P3K,” urainya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Kendari, Subhan membenarkan bahwa tenaga honorer sudah memberikan kontribusi besar terhadap daerah, namun perlu diketahui perekrutan P3K telah diatur pemerintah pusat bahwa semua masyarakat mempunyai hak yang sama dalam perekrutan P3K tersebut.
“Kita hanya menjalankan PP tersebut, sehingga seluruh masyarakat memiliki hak yang sama untuk menjadi P3K,” paparnya.
Selain itu, Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menjelaskan, Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari masih menunggu keputusan pusat untuk mekanisme perekrutan P3K tersebut, namun anggaran untuk masyarakat atau honorer yang akan mendaftar di P3K mendatang sudah disiapkan.
“Anggaran untuk para P3K pemkot telah menyiapkannya,” tutupnya.
ODEK/NURSADAH
