AMPLK Minta Polres Bertindak atas Dugaan Aktivitas Ilegal Mining di Blok Morombo

Sejumlah alat berat diduga sedang melakukan aktivitas pertambangan secara ilegal d Blok Morombo (FOTO : IST)

BeritaRakyat.id,.Kendari – Aliansi Mahasiswa Pemerhati Lingkungan (AMPLK) Sulawesi Tenggara (Sultra) kembali menyoroti dugaan penambangan ilegal di Blok Marombo, Kabupaten Konawe Utara (Konut), Jumat (08/12/2023).

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari AMPLK Sultra, aktivitas penambangan ilegal itu, terjadi dibeberapa titik di Blok Marombo. Diantaranya EKS IUP EKU II, lahan celah BKU dan KNN yang diduga dilakukan oleh PT ITM dan lahan celah ACM dan Bososi yang diduga dilakukan oleh PT KS.

Ketua AMPLK Sultra, Ibrahim mengatakan bahwa seharusnya aktivitas sebuah perusahaan tambang mesti dilengkapi beberapa dokumen penunjang, antaranya IUP, IUJP dan IPPKH.

“Kami menduga para penambang yang diduga kembali melakukan aktivitas ilegal tidak memiliki dokumen hanya menggunakan dokumen perusahaan lainnya, untuk menunjang aktivitas ilegalnya atau lebih dikenal dengan dokumen terbang,” kata Alumni Hukum UHO.

Ia membeberkan harusnya dalam melakukan aktivitas pertambangan masing-masing perusahaan mesti memiliki RKAB dan apabila ia perusahaan kontraktor berarti ia mesti memiliki SPK.

“Jika dokumen terbang yang ia pakai, berarti ada dugaan keterlibatan dan memfasilitasi dari perusahaan-perusahaan resmi yang memiliki dokumen diseputaran Blok Marombo, Kabupaten Konawe Utara,” tegasnya.

Pihaknya juga mengungkapkan aktivitas pertambangan di Blog Morombo itu, di diduga kuat melanggar regulasi pertambangan.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan sebagaimana tertuang dalam passal 50 ayat (3) huruf g jo. Pasal 38 ayat (3) UU No. 41 tahun 1999, tentang Kehutanan (UU Kehutanan) yang berbunyi :

“Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa melalui pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan (IPPKH), dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan,” jelasnya.

Selain itu, sebagaimana tertuang dalam Pasal 158 UU nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) yang berbunyi :

“Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah),” bebernya.

Untuk itu, pihaknya meminta Kepada Polres Konawe Utara agar menindaklanjuti tentang adanya informasi dugaan penambangan ilegal di Kabupaten Konut.

“Kita minta Kapolres Konut yang juga mantan Kasubdit Tipidter untuk mendalami dan melakukan penangkapan terhadap pelaku ilegal mining di Blok Morombo ini. Sejauh ini kami masih percaya dengan sepak terjang Kapolres Konut,” pintanya.

Sementara itu Kapolres Konut AKBP Priyo Utomo mengaku akan segera mendalami informasi dugaan Ilegal mining tersebut.

“Kita akan dalami. Anggota kami yang akan segera mendalami informasi ini,” singkatnya melalui pesan WhatsApp nya.

ODEK

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *