Ada Penolakan, Pengukuhan Ketua APDESI Muna Terancam Batal 

La Firman Kepala Desa Mataindaha Kecamatan Pasikolaga (FITO : IST)

BeritaRakyat.id,.Muna – Rencana pengukuhan Ketua DPC Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mendapat penolakan dari sejumlah Kepala Desa (Kades).

Salah satunya Kades Mataindaha, La Firman, yang menolak keras rencana pengukuhan pengurus organisasi para kades di Bumi Sowite tersebut.

Penolakan itu, kata Firman karena kepengurusan ABDESI di bawa komando Ibu Sunarti tidak melalui hasil musyawarah mufakat dari para Kepala Desa.

“Pengukuhan Ketua APDESI Kabupaten Muna atas nama Sunarti tidak dilegitimasi karena tidak melalui hasil musyawarah. Makanya kami tolak,” katanya kepada media ini, Selasa (17/10/2023).

Rencana pengukuhan pengurus APDESI yang tidak melalui hasil musyawarah ini kata dia, tentu membuat dirinya dan Kades lainya seakan tidak ada nilainya.

“Saya juga merasa, dengan kapasitas kami sebagai Kepala Desa seakan-akan kita tidak dihargai dan bisa di bolak-balik oleh mereka,” ungkpkannya.

Dirinya bilang, tidak mempersoalkan siapapun yang menahkodai pucuk pimpinan ABDESI di Kabupaten Muna. Hanya saja menurut di, harus melalui hasil kesepakatan bersama, atau musyawarah mufakat sesuai anggaran dasar anggaran rumah tangga organisasi.

“Saya sepakat siapapun yang jadi ketua APDESI nanti, tidak jadi masalah untuk kami. Tapi harus melalui musyawarah mufakat hasil keputusan bersama, sehingga kita bisa kuat dalam menjalankan organisasi,” bebernya.

Hal senada juga diungkapkan oleh M Asdam Sarbriyanto Kades Lagasa Kecamatan Duruka.

Dirinya mengaku, pengukuhan Kades Napalakura itu, sebagai ketua APDESI Muna hanya akan menimbulkan polemik dan akan berdampak pada jalannya roda organisasi.

“Apapun itu kami menolak karena karena kepemimpinan Sunarti ini, bukan hasil musyawarah para Kepala-kepala Desa,” tegasnya.

Dirinya juga kata dia, tidak ingin membuat kegaduhan dalam kepengurusan organisasi APDESI, jika dilakukan dengan cara musyawarah bersama.

“Kami tidak mempersoalkan siapapun yang jadi ketua, tapi pemilihannya harus melalui mekanisme sesuai aturan organisasi,” tutupnya.

ODEK

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *